Pada tanggal 23 September 2025, parlemen Indonesia akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Keputusan ini menjadi sorotan tajam publik, karena angka belanja naik signifikan dan defisit yang masih di ambang batas makroekonomi. Menurut laporan Reuters, RAPBN 2026 disetujui dengan alokasi belanja sebesar Rp 3.842,7 triliun dan defisit diproyeksikan 2,68 % dari PDB. Reuters+1
Persetujuan ini membuktikan bahwa pemerintah dan legislatif berada pada satu frekuensi untuk mendorong agenda transformasi ekonomi, tapi juga memicu pertanyaan: apakah rakyat akan merasakan manfaatnya? Atau justru menjadi beban di masa depan?
Dalam artikel ini kita kupas tuntas: latar proses legislasi RAPBN, perubahan signifikan dalam anggaran 2026, implikasi praktis ke masyarakat, kritik & risiko yang muncul, serta bagaimana persetujuan ini memengaruhi kepercayaan publik dan dinamika politik ke depan.
Latar Belakang RAPBN & Proses Legislasi
Sebelum masuk ke angka-angka, kita perlu memahami dulu: apa itu RAPBN, bagaimana prosesnya, serta tekanan politik yang biasanya muncul.
RAPBN adalah rancangan anggaran tahunan yang diajukan pemerintah kepada DPR untuk disetujui, lalu menjadi UU APBN jika disahkan. Prosesnya melibatkan Komisi XI, Badan Anggaran, pembahasan dengan kementerian, dan akhirnya voting di sidang paripurna.
Sejak pemerintahan Prabowo & Gibran mulai menjabat, ada tekanan publik besar terhadap kebijakan anggaran: masyarakat ingin agar anggaran lebih berpihak ke kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan beban ekonomi rakyat. Namun pemerintah juga menyampaikan bahwa belanja untuk pembangunan infrastruktur, transformasi teknologi, dan penguatan pertahanan perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi bisa melaju.
Menjelang pengesahan, beberapa poin kontroversial muncul dalam pembahasan: alokasi ke daerah, kenaikan belanja pertahanan, serta pembiayaan program sosial—khususnya program makan gratis, subsidi, dan bantuan langsung — menjadi bahan perdebatan sengit di DPR dan masyarakat.
Perubahan Utama dalam RAPBN 2026
Dalam versi final RAPBN 2026 yang disetujui, ada sejumlah perubahan mencolok dibanding rancangan awal:
-
Lonjakan belanja total
Notabene, anggaran pemerintah untuk 2026 dinaikkan hingga 9 % dibanding estimasi 2025. Reuters+1 Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas intervensi dalam banyak sektor. -
Peningkatan belanja pertahanan
Salah satu sektor yang mendapat kenaikan besar adalah anggaran pertahanan — naik sekitar 37 %. Reuters Alokasi yang signifikan ini memicu debat soal prioritas: apakah negara akan mengutamakan militer dibanding layanan sosial? -
Program sosial diperluas
Program makan gratis untuk siswa dan wanita hamil diproyeksikan meningkat hampir dua kali lipat dalam anggaran 2026. Reuters Ini bisa jadi sinyal prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan. -
Revisi target pendapatan & alokasi daerah
Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.153,6 triliun. Reuters+1 Alokasi untuk daerah juga mengalami penyesuaian — misalnya kenaikan dari sekitar Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun untuk mendukung tertentu daerah. Reuters -
Defisit tetap dalam batas aman
Meskipun belanja naik tinggi, defisit tetap dijaga agar tidak melewati batas 3 % dari PDB. Proyeksi finalnya adalah 2,68 % dari PDB. Reuters+1 Pemerintah menggunakan angka ini untuk menegaskan bahwa meski ekspansif, anggaran tetap prudent.
Angka Belanja & Defisit: Apa yang Baru
Mari kita gali lebih detail angka-angka dan artinya:
-
Belanja negara: Rp 3.842,7 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibanding estimasi belanja tahun berjalan, menandakan ekspansi fiskal.
-
Pendapatan negara: Rp 3.153,6 triliun. Untuk menutup sebagian belanja, pemerintah berharap penerimaan meningkat signifikan.
-
Defisit: 2,68 % dari PDB. Meski naik dari beberapa rancangan awal, angka ini masih berada di bawah batas aman 3 %.
-
Rasio belanja terhadap pendapatan: Gap antara belanja dan penerimaan cukup besar, yang artinya pemerintah akan mengandalkan pembiayaan utang atau instrumen keuangan lainnya untuk menutupi kekurangan.
-
Alokasi sektor: Sektor sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan menjadi sektor prioritas. Kenaikan drastis di pertahanan menarik perhatian publik karena bisa memengaruhi prioritas pembangunan lain.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjalankan agenda perubahan. Namun keberhasilan anggaran ini akan sangat tergantung pada implementasi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Dampak ke Rakyat & Sektor Publik
Apa artinya keputusan ini bagi masyarakat sehari-hari?
Kesejahteraan & program sosial
Peningkatan anggaran untuk program makan gratis dan bantuan langsung bisa membantu meringankan beban masyarakat, terutama keluarga pra-sejahtera. Jika dikelola transparan, ini bisa memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
Infrastruktur & layanan publik
Dengan belanja yang lebih besar, infrastruktur publik—jalan, jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan—berpotensi diperbaiki, terutama di daerah tertinggal. Sektor publik bisa mendapatkan dana tambahan untuk memperluas jangkauan layanan dasar.
Pajak & kewajiban finansial
Untuk memenuhi target pendapatan, pemerintah mungkin harus mendorong penerimaan (misalnya melalui peningkatan kepatuhan pajak, revisi tarif). Ini bisa berimbas pada kenaikan beban pajak atau pungutan lain jika tidak hati-hati.
Hutang dan beban finansial
Karena selisih antara belanja dan pendapatan besar, sebagian anggaran akan dibiayai lewat penerbitan utang pemerintah atau pembiayaan pasar keuangan. Jika tidak dikelola baik, bisa menyebabkan beban bunga tinggi di masa depan.
Kritik, Risiko, dan Protes Publik
Persetujuan RAPBN 2026 tak lepas dari kritik dan potensi masalah:
-
Protes publik
Sebelumnya, Indonesia diguncang unjuk rasa besar karena kontroversi tunjangan DPR dan anggaran negara, yang membuat isu anggaran sangat sensitif. Reuters Banyak mahasiswa dan elemen masyarakat ikut menyuarakan penolakan terhadap belanja yang dianggap boros atau tidak pro-rakyat. -
Isu korupsi & transparansi
Semakin besar anggaran, semakin riskan penyimpangan. Jika pengawasan lemah, dana bisa bocor atau digunakan tidak tepat. -
Ketidakpuasan daerah
Walaupun alokasi daerah meningkat, sebagian daerah mungkin masih merasa tidak adil atau tertinggal. Distribusi yang tidak merata bisa memicu ketegangan antara pusat dan daerah. -
Keberlanjutan fiskal
Defisit yang besar berulang bisa membahayakan stabilitas ekonomi jangka panjang, terutama jika terjadi guncangan eksternal (resesi global, krisis pasar modal). -
Resistensi politik
Anggaran besar untuk pertahanan bisa dipersoalkan sebagai prioritas yang kurang tepat. Kritik dari oposisi dan masyarakat sipil sangat mungkin muncul, menuntut agar anggaran lebih diarahkan ke sektor kesejahteraan.
Implikasi Politik & Kepercayaan Publik
Setelah RAPBN disetujui, efek politiknya bisa luas:
-
Penguatan legitimasi pemerintahan
Jika pelaksanaan anggarannya sukses, partai pengusung dan eksekutif bisa mendapat nilai politik tinggi dari rakyat. -
Risiko kegagalan
Jika banyak proyek gagal, dana menguap, atau masyarakat merasa dirugikan, legitimasi bisa jatuh tajam. -
Iklim politik berbasis performa
Anggaran menjadi ujian nyata bagi pemerintah: bukan hanya membuat program, tapi membuktikan bahwa program itu jalan dan dirasakan rakyat. -
Respon legislatif & oposisi
Oposisi bisa menggunakan celah kegagalan untuk mengecam, sedangkan legislatif juga harus bertanggung jawab atas pengawasan. -
Perubahan dinamika publik & protes
Apabila sebagian masyarakat merasa diabaikan atau dirugikan, gelombang protes bisa muncul kembali, yang akan memaksa pemerintah merespon secara lebih hati-hati.
Penutup & Saran
Persetujuan RAPBN 2026 oleh parlemen adalah tonggak penting dalam arah kebijakan Indonesia tahun-tahun ke depan. Ada potensi besar untuk perubahan: pemenuhan janji sosial, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan layanan publik. Namun risiko dan tantangan juga sangat nyata: transparansi, efisiensi, beban utang, dan reaksi publik.
Saran untuk berbagai pihak:
-
Pemerintah & eksekutif: jalankan anggaran dengan akuntabel, prioritaskan proyek yang berdampak langsung ke masyarakat, dan awasi agar dana tidak bocor.
-
Legislatif & DPR: lakukan fungsi pengawasan secara ketat dan responsif terhadap aduan publik.
-
Masyarakat sipil & media: aktif mengawasi penggunaan anggaran, buka ruang dialog publik, sampaikan kritik konstruktif.
-
Pemda / daerah: manfaatkan alokasi dengan baik dan ajukan aspirasi yang konkret agar daerah tidak tertinggal.
Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, RAPBN 2026 bisa menjadi instrumen perubahan positif. Namun jika dibiarkan tanpa pengawasan, bisa justru menambah beban dan kekecewaan.