Latar Belakang Kebijakan Digital
Media sosial kini menjadi arena penting wacana publik, politik, dan gerakan sosial di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin memperlihatkan keinginan untuk memperkuat pengaturan terhadap platform digital—termasuk permintaan moderasi konten, regulasi verifikasi pengguna, serta mekanisme sanksi terhadap platform yang dianggap tidak kooperatif.
Beberapa isu yang memicu kebijakan baru adalah: maraknya disinformasi (termasuk konten hasil generatif AI), penyebaran konten provokatif, anonimitas akun yang sering digunakan untuk serangan terhadap institusi atau individu, serta kekhawatiran terhadap ruang digital yang tidak diatur.
Agenda & Usulan Regulasi Media Sosial
Ide “Satu Akun per Pengguna”
Salah satu usulan regulasi kontroversial adalah bahwa setiap orang hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Tujuan resminya, menurut pendukungnya, adalah untuk mengurangi penyebaran akun anonim (akun palsu, troll, buzzer) serta meningkatkan akuntabilitas pengguna. Beberapa legislator bahkan menyebut bahwa integrasi akun bisa memperkuat data identitas digital.
Namun, para advokat kebebasan digital memperingatkan bahwa ide ini bisa membatasi kebebasan berekspresi, mempersulit manajemen identitas berbeda (seperti akun komunitas vs akun pribadi), dan membuka ruang pengawasan negara yang lebih besar. South China Morning Post
Tuntutan Moderasi Proaktif & Tanggung Jawab Platform
Pemerintah telah secara resmi meminta platform besar seperti Meta, TikTok, dan platform lainnya untuk mengambil langkah moderasi proaktif terhadap konten disinformasi, konten pornografi, perjudian online, dan konten provokatif tanpa harus menunggu permintaan formal dari pemerintah. Reuters+1
Sanksi yang diajukan sebagai bagian dari regulasi mencakup denda, penghentian akses, atau pencabutan status “platform terdaftar” jika platform tidak mematuhi aturan moderasi konten. Reuters
Usulan Batasan & Proteksi bagi Anak & Remaja
Dalam wacana regulasi, ada usulan agar ada batasan usia minimum pengguna media sosial, atau pembatasan jenis konten yang bisa diakses oleh pengguna muda. Usulan ini dimotivasi oleh kekhawatiran terhadap dampak psikologis, paparan konten eksplisit, serta penyalahgunaan platform terhadap anak-anak. Instagram+1
Tantangan Utama & Risiko Regulasi yang Terlalu Ketat
-
Kebebasan ekspresi & pluralitas identitas: pengguna sering memiliki identitas berbeda (misalnya identitas komunitas, karya seni, akun edukasi) — regulasi yang membatasi akun bisa mengekang keragaman digital.
-
Privasi & data identitas: proses verifikasi identitas harus melibatkan data pribadi sensitif. Jika sistemnya bocor atau disalahgunakan, risiko privasi sangat tinggi.
-
Beban operasional platform & kapasitas moderasi: platform kecil atau baru mungkin tidak punya kapasitas moderasi konten dalam skala besar atau sistem pengenalan otomatis.
-
Potensi penyalahgunaan regulasi oleh kekuasaan: regulasi bisa digunakan untuk menyensor konten kritis jika tidak ada lembaga independen pengawas atau mekanisme banding publik.
-
Teknologi manipulatif & AI: generative AI yang bisa membuat konten deepfake atau bots pintar akan menjadi tantangan regulasi dan deteksi konten palsu.
-
Kesenjangan jangkauan & akses: masyarakat daerah terpencil atau dengan literasi digital rendah mungkin jadi pihak yang lebih dirugikan jika regulasi terlalu kompleks.
Implikasi & Dampak Potensial
-
Konsumen & pengguna media sosial akan merasakan perubahan besar dalam cara menggunakan platform—harus terverifikasi, akun tunggal, dan kemungkinan lebih banyak pemeriksaan konten.
-
Platform media sosial akan harus memperkuat tim moderasi, melakukan investasi teknis dalam deteksi konten otomatis (AI moderation), dan membangun mekanisme transparansi konten.
-
Wacana politik & kritik publik bisa terdampak; pengguna mungkin menjadi lebih hati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap institusi karena identitas bisa lebih terlacak.
-
Regulasi ini bisa mempengaruhi model bisnis platform — iklan, monetisasi konten, dan kebijakan operasional harus disesuaikan agar tidak melanggar aturan baru.
Rekomendasi Agar Regulasi Berimbang & Efektif
-
Libatkan masyarakat sipil, akademisi TI, pengacara kebebasan digital, dan pengguna dalam penyusunan regulasi agar sudut pandang berbeda diperhatikan.
-
Sediakan mekanisme banding dan audit independen terhadap keputusan moderasi atau penangguhan akun.
-
Terapkan regulasi bertahap dan daerah pilot untuk menguji dampak sebelum diterapkan luas.
-
Pastikan sistem verifikasi menggunakan metode aman dan enkripsi, serta tidak menyimpan data identitas sembarangan.
-
Regulasi harus memisahkan perlakuan akun pribadi, institusi, dan komunitas agar tidak disamaratakan.
-
Fokus pada literasi digital publik agar masyarakat memahami hak-hak dan batasan penggunaan media sosial.